Network
BOLTIM NEWS - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD membeberkan alasan dirinya tidak pernah memercayai hasil survei Pemilihan Presiden 2024 yang sedang beredar saat ini.
Alasan pertama, kata Mahfud, masyarakat menyembunyikan pilihan pasangan capres/cawapres yang akan dipilihnya dan pilihan itu juga masih bisa berubah-ubah.
"Pada saat hari pencoblosan, kembali ke hati nuraninya. 'Menurut hati nurani saya, ini yang cocok'. Biasanya berubah di hari itu," kata Mahfud usai ziarah ke Makam Bung Hatta di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Dia tidak menampik hal itu selalu terjadi, terutama saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu semua survei selalu mengunggulkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
Namun, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil mengalahkan Fauzi-Nara. Hal inilah yang membuat Mahfud tidak memercayai hasil survei.
"Semua orang Foke (Fauzi Bowo), kalah juga. Surveinya yang salah," ujarnya.
Saat lembaga survei ditanya perihal hasilnya tidak sesuai dengan realita, mereka acapkali berdalih bahwa survei tersebut sudah dilakukan dua pekan lalu.
Kemudian, alasan kedua Mahfud tidak memercayai survei pilpres adalah faktor Tuhan yang dapat memenangkan pasangan capres/cawapres pada Pilpres 2024.
"Pasti kan negara Berketuhanan Yang Maha Esa. Pasti tahu Tuhan itu Maha Pengatur, Insya Allah memberi terbaik," pungkas Mahfud.
Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, ada upaya pengondisian lembaga survei untuk membentuk opini Pemilihan Presiden 2024 berlangsung satu putaran.
Aria Bima yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan, informasi tersebut diperoleh dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," kata Aria Bima dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).
Aria Bima pun mengusulkan agar lembaga-lembaga survei tersebut diuji metodologi pengambilan sampel dan respondennya.
"Kami cermati betul, antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga di dalam mengambil respondennya seperti apa," ujarnya.
Dia memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam opini satu putaran lewat lembaga survei. Di sisi lain, lembaga survei seharusnya bertugas memotret realitas melalui sampel atau responden.
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.
Aria Bima mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, harus meminta izin ke kepala kepolisian sektor (polsek). Kemudian kepala polsek ke Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.
"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner. Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," ujarnya.
Menurutnya, hasil survei tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, namun dia berharap tidak ingin hal itu dilakukan dengan ketidaknetralan aparat.
"Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang berpikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini. Kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralan aparat," jelasnya.
Pada kenyataannya, lanjut Aria Bima, ketika Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar turun ke masyarakat, partisipasi publik terlihat sangat tinggi.
Fenomena ini tidak masuk akal apabila melihat opini publik menginginkan satu putaran.
"Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Tentang apa hasilnya ya, kita sepakat saja. Ada kecenderungan kami sepakat dua putaran," tegas Aria Bima.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar dibentuk komite independen yang akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto.***
