Network
BOLTIM NEWS – Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilainya hanya menghambat pemerataan karena akan menyerap anggaran hanya pada satu titik.
Karena menurut dia, pembangunan perkotaan yang merata menjadi solusi untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu ini pun menyatakan ia bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan (AMIN) akan membangun 40 kota yang setara dengan Jakarta untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional.
"Perkotaan menjadi bagian dari pembangunan nasional, di antara kebutuhan pokok perkotaan adalah infrastruktur yang memadai dan dalam kerangka agar tidak terjadi dalam penumpukan masyarakat, maka pembangunan perkotaan harus merata," kata Cak Imin sapaan akrab Muhaimin dalam debat kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat malam (22/12/2023).
Baca Juga: Muhaimin Pastikan AMIN Akan Bangun 40 Kota Seperti Jakarta Demi Pemerataan, Begini Tanggapan Mahfud
Dia menjelaskan, pembangunan kawasan pemukiman harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga prasarana dan sarana harus sama hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut Cak Imin menjelaskan, perkotaan yang maju harus memiliki sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. “Perumahan penduduk tidak jauh dari pusat-pusat aktivitas ekonomi, akses pendidikan yang mudah terjangkau, “ ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu lanjut dia, fiskal atau pajak yang menjadi pendapatan negara juga harus disesuaikan.
“Salah satunya menaikkan pajak bagi orang kaya di Indonesia, dan sisi lain menurunkan nilai pajak bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga pemerataan akan terwujud, “ jelasnya .
Selain itu kata dia, keterlibatan investasi swasta harus dimaksimalkan dengan prinsip keadilan dan kepercayaan.
Baca Juga: UMKM Menjerit, Soal Pinjol, Begini Reaksi Dua Kompetitor Cak Imin dan Mahfud di Debat Cawapres
Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Indonesia jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat debat capres pertama, Selasa (12/12/2023).
Dia menjelaskan, awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).
Baca Juga: Tak Main-main, AMIN Janjikan Rp15 T untuk Program KAMU, Gibran Beberkan Langkah untuk 19 Juta Lapangan Kerja
Menurutnya, Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.
Dia juga menjelaskan, kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.
Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.
Baca Juga: Gibran Singgung Muhaimin Soal SGIE, Cak Imin Sindir Gibran Soal Proyek Nasional Banyak Mengalir di Surakarta
Oleh karena itu, dia mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.
"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai pembangunan IKN hanya menyiapkan tempat untuk ASN bekerja, bukan untuk rakyat. Di sisi lain, menurutnya banyak kebutuhan rakyat yang saat ini diperlukan.***
