Network
BOLTIM NEWS – Juru bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) Ricky Valentino mengaskan saat ini belum saatnya Indonesia membuat ibu kota baru di tengah kondisi APBN yang terus saja mengalami defisit, apalagi ditambah beban hutang negara yang besar, dimana wajib dibayarkan premi dan pokok setiap tahunnya.
"Kami harus dahulukan mana menjadi prioritas, jangan sampai anggaran banyak digelontorkan tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ricky melansir dari Antara, Kamis (7/12/2023).
Menurut dia, sesuai informasi resmi pemerintah bahwa total dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, itu menelan anggaran sebesar Rp466 triliun. Anggaran pembiayaan itu dari APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
Baca Juga: Anies-Muhaimin akan Hapus Status Guru Honorer jika Menang Pilpres 2024
"Jika anggaran sebanyak itu diberikan kepada daerah-daerah sekitar Kalimantan dan seluruh Indonesia, tentu akan membuat daerah tersebut menjadi maju," jelasnya.
Meski demikian kata dia, pembangunan yang sudah berjalan di IKN sekarang bukan tidak berguna, nantinya, bangunan yang sudah selesai akan bisa dijadikan pusat perekonomian dan pemerintahan masyarakat Kalimantan Timur.
Karena itu lanjut juru bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin menyatakan akan mengjaji ulang keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, bertujuan agar terjadinya pemerataan pembangunan diseluruh pelosok Indonesia.
Baca Juga: Anies Menilai Pembangunan Ibu Kota Baru Belum Terlalu Penting! Rakyat Butuh ini Daripada IKN
"Kami bukan tidak setuju Kalimantan Timur dijadikan ibu kota, hanya saja kami ingin terjadi pemerataan pembangunan terlebih dahulu di daerah-daerah. Jangan sampai anggaran Rp466 triliun berpusat pada satu daerah saja," kata Ricky.
