Network
BN, Pikiran Rakyat – Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar mengemuka ke publik.
Meskipun Munaslub itu hanya sebatas isu, namun secara tegas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan sikap menolak Munaslub, karena mereka ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Dalam acara silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali Minggu 30 Juli 2023, Ahmad Doli sebagai juru bicara sekaligus Plt Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyatakan bahwa mereka ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Ketum Airlangga Hartarto
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Ahmad Doli Kurnia yang dilansir dari Antara.
Dia mengatakan, sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini," ucapnya.
Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal.
Diantaranya disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua Dewan Pimpinan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.
"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," tegas Ahmad Doli.
