"Namun beliau berani tidak populer, ketika berhadapan dengan arus yang bersebrangan dengan Pancasila," kata Ashabul.
Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Peningkatan Layanan Haji Kemenag
Ia pun mengungkapkan bahwa menjadi pejabat memang harus berani mengambil kebijakan yang memihak masyarakat.
"Untuk kebijakan, kita harus berhadapan dengan resiko tentu untuk kepentingan yang lebih besar," tandasnya.***