Network
“Saya minta keterlibatan pengacara sudah dari awal. Kemudian, Pak Irjen jangan dipersulit dalam berlayar. Ini semata-mata menjaga agar layanan berjalan baik, prilaku koruptif dalam haji ini tidak terjadi. Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini,” tegas Menag.
Tak hanya soal haji, Menag Yaqut juga menyoroti soal umrah backpacker. Ia berharap ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi tersebut, nantinya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan Jemaah umroh.
“Saya minta regulasi dibuat dengan baik dan baik. Orientasinya, bagaimaana setiap warganegara yang umroh terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamannya,” ucapnya.
Hal tersebut, menurutnya, perlu dikoordinasikan bersama seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Buat sistem yang baik, bagaimana sistem ini terintegrasi dengan PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama yang akan umroh,” pintanya.
Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat, terutama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pemerintah Daerah ( Pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Karena ibadah ini melibatkan banyak orang. Saya berharap dukungan ini mampu menjadikan ibadah haji 2024 yang diselenggarakan lebih kedepannya,” tukasnya.
Menag pun meminta para petugas, khususnya di Ditjen PHU tetap solid dan terus bekerja sama dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah.
“Saya yakin apa yang dilakukan bapak yang ibu akan dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah SWT meridai. selamat melaksanakan Rakernas,” tandasnya.***
