Network
BOLTIM NEWS - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024. Menag minta Rakernas menjadi media evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji.
“Pelayanan yang akan datang harus jauh lebih baik. Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk pelayanan jemaah akan datang,” kata Yaqut di Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.
Baca Juga: Rencana Pemasangan Chattra, Kemenag dan BRIN Lakukan Kunjungan Lapangan
Gus Men, sapaan akrab Menag, menegaskan bahwa tahun ini masih mengusung semangat Haji Ramah Lansia. Menurutnya, ini salah satu warisan Presiden Jokowi di masa akhir kepemimpinannya.
Ia meminta agar pelayanan jemaah dipersiapkan secara rinci, termasu jemaah lansia.
“Harus ada program khusus untuk lansia, mulai di tanah air, di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Buatkan program khusus. Ini penting, harus dijadikan prioritas, tanpa mengurangi pelayanan kepada jemaah lain. Berkaca dari eksekusi 2023, makanan harus diperhatikan. Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia,” ujarnya.
Gus Men juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk memperhatikan masalah kuota. Tahun ini, kuota Indonesia mencapai 241.000, terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Gus Men minta agar kuota ini bisa diserap dengan baik.
“Ini tidak mudah dalam pengorganisasiannya, namun kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Saya yakin tim dirjen PHU saat ini adalah yang terbaik. Jadi buktikan,” ungkapnya kepada para peserta Rakernas.
Gus Men juga tak ingin mendengar adanya ketidakadilan dalam layanan jemaah, apalagi mendengar adanya perilaku koruptif. Oleh karena itu, Menag meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) terlibat langsung dalam mengawasi pelaksana haji 2024. Kemenag juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak yang terkait dengan haji ini berjalan baik tanpa ada kesalahan.
“Saya minta keterlibatan pengacara sudah dari awal. Kemudian, Pak Irjen jangan dipersulit dalam berlayar. Ini semata-mata menjaga agar layanan berjalan baik, prilaku koruptif dalam haji ini tidak terjadi. Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini,” tegas Menag.
Tak hanya soal haji, Menag Yaqut juga menyoroti soal umrah backpacker. Ia berharap ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi tersebut, nantinya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan Jemaah umroh.
“Saya minta regulasi dibuat dengan baik dan baik. Orientasinya, bagaimaana setiap warganegara yang umroh terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamannya,” ucapnya.
Hal tersebut, menurutnya, perlu dikoordinasikan bersama seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Buat sistem yang baik, bagaimana sistem ini terintegrasi dengan PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama yang akan umroh,” pintanya.
Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat, terutama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pemerintah Daerah ( Pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Karena ibadah ini melibatkan banyak orang. Saya berharap dukungan ini mampu menjadikan ibadah haji 2024 yang diselenggarakan lebih kedepannya,” tukasnya.
Menag pun meminta para petugas, khususnya di Ditjen PHU tetap solid dan terus bekerja sama dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah.
“Saya yakin apa yang dilakukan bapak yang ibu akan dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah SWT meridai. selamat melaksanakan Rakernas,” tandasnya.***
