Network
BN, Pikiran Rakyat - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meyakini, di tengah maraknya konflik global, negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar perdamaian dunia serta teladan dalam toleransi dan persatuan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin 7 Agustus 2023.
Baca Juga: Sidang AIPA, Presiden Jokowi Ajak Parlemen ASEAN Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
“Saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, mampu menjadi a caring and sharing community, bukan hanya menjadi epicentrum of growth tetapi juga menjadi epicentrum of harmony, yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia,” ujar Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.
Presiden mengungkapkan, saat ini masyarakat dunia mulai semakin tidak religius. Hal ini ditunjukkan oleh survei Ipsos Global Religion pada tahun 2023 yang menyatakan 29 persen dari 19.731 orang responden dari 26 negara adalah agnostik dan ateis.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Pengakhiran Penanganan Covid-19
Meski demikian, Kepala Negara meyakini masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Contohnya Indonesia, kata presiden, yang berdasarkan penelitian Pew Research Center merupakan negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan. Sebanyak 96 persen responden di Indonesia meyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan.
“ASEAN telah menunjukkan bukti, negara-negara ASEAN antara lain Indonesia, telah berhasil mempertahankan tradisi toleransi yang kuat. Di tengah keberagaman budaya dan agama, Indonesia mampu terus menjaga kerukunan dan mengelola keragaman etnisitas, suku, budaya, agama dan kepercayaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, presiden juga menyambut hangat peran konstruktif para pemimpin agama dan budaya di ASEAN dalam pertemuan IIDC yang diprakarsai oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBUN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
