Network
BN, Pikiran Rakyat - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranomo, didapuk menjadi informan dalam acara Sharing Session Pembangunan Daerah 2023. Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia (RI), Rabu 14 Juni 2023.
Kepercayaan itu tidak lepas dari capainnya membawa Jateng hattrick meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas RI.
Baca Juga: Sistem Pemilu Terbuka, DPR RI Sebut Putusan MK Merupakan Hari Raya Bagi Para Caleg se-Indonesia
Kegiatan yang berlangsung secara luring dari Kantor Bappenas maupun daring itu diikuti oleh 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudasman RI, tim penilai PPD serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.
Pada kesempatan itu, politikus berambut putih ini menyampaikan kematangan membangun Jateng dimulai dari perencanaan yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disbilitas, hingga anak-anak.
Baca Juga: Buka Rakornas PIP, Jokowi Tekankan Pentingnya Pengawasan Anggaran
Menurutnya, program pembangunan bukan hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.
“Maka, tiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saya keliling di enam eks keresidenan, dan wajib mengundang tiga kelompok. Maaf, yang masuk kategori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak,” ujar Ganjar dikutip dari laman resmi jatengprov.
Baca Juga: Dorong DPSP, Presiden Jokowi Minta Candi Borobudur Dikelola Entitas Tunggal
Ia menuturkan, keterlibatan kelompok tersebut membuka lebar ruang aspirasi bagi mereka untuk mendapatkan perhatian di dalam program pembangunan dari pemerintah. Di antaranya, sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, Corporate Social Responsibility (CSR) dan filantropi.
“Seluruh usulan kita masukkan, baru proses politik ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas,” terangnya.
Baca Juga: Resmikan Tzu Chi Hospital, Jokowi Ajak Masyarakat Berobat di Dalam Negeri
Ganjar mengungkapkan, kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Misalnya di Jateng, ada program pendampingan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin dan sebagainya.
“Kami memanfaatkan, misalnya ada krenova, sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman Aparatur Sipil Negara (ASN) itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa,” jelas Ganjar.
Baca Juga: Presiden Jokowi Segera Umumkan Transisi Pandemi ke Endemi
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menyinggung Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.
“Program itu mendata, memantau, dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisnya sehat, menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi,” ucapnya.
Baca Juga: MenpanRB Dorong Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik di IKN
Keseriusan Ganjar dalam perencanaan pembangunan juga mampu mengembangkan penerapan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini di Jateng ada 2.353 Desa Mandiri Energi (DME), seluruhnya terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang dan 26 DME mapan.
“Kami juga mengembangkan energi baru terbarukan di tingkat desa,” tandasnya.***
