Network
Boltimnews, Pikiran Rakyat - Langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), memperkuat perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut didorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI).
Dibawah besutan Tito Karnavian yang juga sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh, yang diberikan mandat langsung tancap gas menyambangi kantorBadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Jumat, 24 Maret 2023.
Baca Juga: Bikin Konten Saat Tarawih, Aksi “Makang Puji” Remaja Kotamobagu Viral
Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri ini menuturkan, tujuan pertemuan tersebut untuk melihat mengenai bagaimana tata kelola PMI yang semakin baik dan sistemik. Fokus tujuannya adalah membentuk kolaborasi untuk mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warna Negara Asing (WNA) bebas keluar dan masuknya secara ilegal di perbatasan.
"Kami akan berkolaborasi dalam pencegahan dan monitoring untuk mendata WNI dan WNA yang melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," ujar Fakrulloh dikutip dari laman resmi bnpp, Senin 27 Maret 2023.
Ia menyebutkan, perlu disiapkan ruangan eksklusif untuk BP2MI pada setiap PLBN yang beroperasi di Indonesia. Hal yang turut menjadi perhatian khusus lainnya adalah diperlukan adanya perjanjian kerja sama antara BNPP dengan BP2MI.
Baca Juga: Iseng Daftar Tentara AS, Pemuda Asal Sulawesi Lulus Dengan Nilai Tertinggi
"Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membangun wajah perbatasan yang lebih modern supaya menjadi daya tarik WNI itu sendiri atau bahkan menarik WNA untuk datang ke kawasan perbatasan indonesia," terangnya.
Sementara itu, BP2MI menjelaskan, sekitar 4.669.042 pekerja sudah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Dari total tersebut, penempatan secara Government to Goverment (G2G) sebanyak 16.530 pekerja dan pekerja tidak resmi tercatat sekitar 4,5 juta.
