Network
Kriteria yang diberikan penghargaan yakni pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan pemerintah daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84/ tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 tahun 2022.
Baca Juga: Politik 2024, Pemkot Kotamobagu Siap Alokasikan Dana Hibah Untuk KPU dan Bawaslu
“Alhamdulillah Bolsel masuk dalam 334 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi se-Indonesia yang lebih dari 95% penduduknya per 1 Maret 2023 telah masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah,” kata Bupati Bolsel Iskandar Kamaru usai menerima penghargaan.
Tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Bolsel meraih penghargaan.
Baca Juga: Dahsyatnya Sedekah di Hari Jumat: Yuk Bersedekah !
“Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Indonesia,” ungkapnya, dan berharap semoga capaian ini akan lebih meningkat lagi ke depannya.
Sebagai informasi, Program JKN sendiri selain mendukung Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 juga mendukung target RPJMN 2020-2024 yaitu target penduduk Indonesia mendapatkan jaminan pelindungan sosial.***
