KOMINFO Rencana Blokir Game Tak Berbadan Hukum di Indonesia

Kominfo sendiri melakukan pemblokiran game ini akan diatur melalui Permenkominfo yang saat ini masih dalam proses penomoran di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau  Kemenkum HAM dan akan menggantikan permenkominfo nomor 11 tahun 2016, tentang Klasifikasi Permainan Aktif Elektronik. 

 

 

 

"Kalau tidak terdaftar disini, publisher-nya tidak punya berbadan hukum di sini, ya game yang ada di situ saya blokir. Kan kita ingin bangun ekonomi digital, kita tidak mau (hanya) jadi penonton. Ayo kita bangun bareng-bareng," ungkap Semuel,  Jumat (26/1/2024).

 

"Jadi nanti ada aturan soal game-game di Indonesia wajib terdaftar, dan publisher-nya wajib ada di Indonesia." lanjut pria yang sering disapa Semmy itu.

 

Direktur Jendral Aplikasi Informatika itu juga menyatakan bahwa regulasi yang tengah diatur oleh Kominfo bertujuan untuk tingkatkan kesehatan ekonomi digital nasional dan menerapkan kontrol yang ketat terhadap para investor, terutama yang berasal dari luar negeri.

 

Ia menekankan strategisnya industri game yang tengah berkembang pesat. Menurut hasil survei, potensi pasar game di Indonesia tahun lalu hampir mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp45 triliun.

 

 

Aturan yang diimplementasikan mengenai badan hukum hanya berlaku bagi publisher dan badan rating, dan tidak berlaku untuk developer dan progammer.

 

Mengenai peraturan ini, ia menyatakan telah berbicara dengan asosiasi game di Indonesia untuk mendengar pandangan mereka mengenai bagaimana memajukan industri tersebut.

 

Migrasi akan diberlakukan dengan batasan waktu yang masih belum diputuskan oleh Kominfo, mungkin selama satu tahun atau enam bulan.

 

1. Moonton (Mobile Legends)

2. Level Infinite (Pubg Mobile)

3. miHoYo (Genshin Impact)

4. EA Sports (FIFA Mobile)

5. Supercell (Clash Of Clans)

6. Scopely (Stumble Guys)

7. Lilith Games (Rise of Kingdoms)

8. Garena (Free Fire, Arena of Valor, COD Mobile)