Network
BOLTIM NEWS - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar memperhatikan harga bahan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri. Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 2024 di Gudang Bulog DKI Jakarta, Senin 1 April 2024.
“Berkaitan dengan Ramadan tahun ini, kami mengimbau agar rekan-rekan yang di daerah melaksanakan pemantauan dan sinergi berkaitan dengan ketersediaan (komoditas pangan) dan keterjangkauan harga,” ujar Tomsi.
Baca Juga: Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, BSG Cabang Tutuyan Siap Optimalkan Pelayanan
Ia mengarahkan Pemda dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebagai upaya memitigasi kenaikan harga komoditas pangan. Hal ini termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) yang harus dipantau lantaran dapat memicu kenaikan harga komoditas lainnya.
Dirinya menyebutkan sejumlah komoditas yang masih mengalami kenaikan harga di beberapa daerah. Komoditas itu di antaranya telur ayam, bawang putih, minyak goreng, beras, daging ayam, gula pasir, bawang merah dan cabai. Karena itu, Pemda termasuk jajaran Forkopimda perlu melakukan upaya pengendalian.
Tomsi menyebutkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan Pemda, seperti melakukan gerakan pangan murah, memastikan kecukupan stok pangan, kelancaran distribusi, dan koordinasi terhadap kebijakan tarif angkutan di daerah. Pemda juga perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan pasokan komoditas termasuk upaya yang telah dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Gelar Ngabuburit di Kecamatan Nuangan, Karang Taruna Boltim Pancarkan Berkah Ramadan
“Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan saya minta untuk terus dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tersosialisasi dengan baik apa upaya-upaya yang telah kita lakukan,” jelasnya.
Selain itu, Tomsi menekankan kepada Pemda yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, IPH tersebut menjadi penyebab tingginya inflasi.
