Network
BOLTIM NEWS – Pemekaran wilayah menjadi salah satu isu yang selalu hangat diperbincangkan di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang merasa memiliki potensi besar namun masih kurang terakomodasi oleh pemerintah pusat.
Dua wilayah di Sulawesi Utara, yaitu Bolaang Mongondow Raya (BMR) dan Nusa Utara, tengah menanti pemekaran menjadi provinsi baru. Harapan kini tertuju kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mewujudkan keinginan ini.
Bolaang Mongondow Raya:
Bolaang Mongondow Raya, yang meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti tambang emas, pertanian, dan perikanan. Dengan pemekaran, diharapkan pengelolaan sumber daya ini akan lebih optimal dan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.
Upaya pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya sudah lama diusulkan ke pemerintah pusat dan DPR RI, namun usulan yang dilakukan berulang-ulang kali selalu kandas di tengah jalan karena berbagai alasan, salah satunya adalah moratorium.
Kini, harapan itu kembali muncul setelah Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI. Pemekaran BMR dinilai layak karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan pemekaran ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi daerah dapat lebih optimal, membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat BMR.
Nusa Utara:
Nusa Utara, yang mencakup Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Sitaro, memiliki potensi maritim dan pariwisata yang luar biasa. Dengan keindahan alam bawah laut, pantai eksotis, dan kekayaan budaya maritim, pemekaran diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata dan perikanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina, Nusa Utara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pemekaran ini akan memungkinkan peningkatan pengawasan dan kehadiran aparat keamanan, mengurangi risiko penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya.
