Network
BERITA BOLTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan perolehan prestasi yang dipertahankan delapan kali berturut-turut.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyebutkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, prestasi yang dicapai ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Lantik Tiga Kades PAW, Pj Bupati Brebes Tekankan Akuntabilitas dan Taat Aturan
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD atas sinergitas dan kerja sama yang telah terjalin baik, sehingga opini WTP ini bisa kita pertahankan bersama sama. Semoga kerja sama legislatif dan eksekutif ke depan bisa dimantapkan untuk bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” kata Dyah, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2023, di Lantai 3 Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Rabu 8 Mei 2024.
Bupati berharap, Opini WTP ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.
Baca Juga: Tangani Stunting, TP-PKK Jepara Diminta Maksimalkan Posyandu
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho, mengucapkan selamat kepada kabupaten/kota yang telah mempertahankan opini WTP. Hal itu menunjukkan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Opini ini memang bukan satu-satunya penentu kesejahteraan masyarakat, tetapi salah satu kontribusi. Bagaimanapun, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan lebih bisa meningkatkan dan mempercepat tujuan bernegara masyarakat yang adil makmur dan sejahtera,” tandasnya.***
