Network
BOLTIM NEWS – Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) menyiapkan delapan program konkret untuk kemerdekaan pers dan tumbuhnya ekosistem media di Indonesia.
"Anies dan Muhaimin menjadikan pers dan media sebagai tulang punggung demokrasi," kata Dewan Pakar Timnas AMIN Fahrus Zaman Fadhly melansir dari Antara, Rabu (17/12024).
Adapun program tersebur, pertama yakni, merevisi berbagai aturan yang menghambat kebebasan pers dan sipil.
Kedua, memfasilitasi tumbuhnya ekosistem industri pers nasional yang sehat dan kuat, serta mampu bersaing dengan media asing berbasis teknologi, melalui dukungan kebijakan dan pendekatan fiskal.
Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Bagi-bagi Bansos APBN, THN AMIN: Kami Akan Pidanakan
Ketiga, menindak tegas kasus intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers. Keempat, mendukung regulasi terkait kompensasi yang adil demi ekosistem pers yang sehat.
Kelima, menjamin akses pers terhadap data, informasi, dan dokumen publik milik pemerintah. Keenam, Memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh insan pers.
Ketujuh, menempatkan pers sebagai mitra strategis pemerintah dan mengedukasi publik dan mengawal demokrasi.
Kedelapan, memelopori keterbukaan pemerintah terhadap kritik pers, dimulai dengan contoh dari pemerintahan tingkat tertinggi.
Sebelumnya, Dewan Pers mengajak tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), untuk mendeklarasikan komitmen pada kemerdekaan pers di Indonesia.
Baca Juga: Pemakzulan Jokowi, Nusron Wahid Percaya Mahfud tak Terlibat, Mahfud: Soal Pemakzulan Ranahnya DPR da Parpol
"Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.
Dia menjelaskan, debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir pada 4 Februari 2024. Itu merupakan debat terakhir. Lanjut dia, deklarasi kemerdekaan pers itu bukanlah debat capres-cawapres. Selain itu, masyarakat pers ingin ketiga capres-cawapres bisa hadir dalam deklarasi itu.
"Bila ada yang tidak bisa hadir, masyarakat tentu akan menafsirkan dan bisa memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers," katanya menegaskan.***
