Network
Rusmin menjelaskan, alasan lain kenapa usulan DPRD Boltim tak bisa dipehuni, karena tahun 2024 adalah tahun politik, dimana pemerintah daerah wajib menganggarkan dana kepada penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu dan itu menalan anggaran cukup besar.
“Tahun 2024 mengghadapi pilkada, sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk menganggarkan dana untuk KPU, Bawaslu termasuk TNI-Polri. Karena itu, apa yang diinginkan oleh DPRD Boltim belum bisa kami penuhi, “ ungkap Rusmin.
Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Boltim ini berharap dalam pembahasan berikut DPRD Boltim bisa memahami dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga APBD 2024 bisa segera disahkan.
Sementara Ketua DPRD Boltim, Fuad Landjar saat ditemuai di ruangnya Rabu (29/11) mengatakan, bahwa yang disetujui oleh TAPD untuk DPRD Boltim sebesar Rp20 miliar, sementara menurut dia Rp20 miliar tentu belum cukup untuk DPRD dengan berbagai kebutuhan untuk tahun 2024 nanti.
“Awalnya, yang diusulkan sebesar Rp35 miliar, tetapi ada beberapa item kebutuhan yang dihilangkan, sehingga menjadi Rp28 milar, namun yang disetujui oleh TAPD hanya Rp20 miliar, saya rasa ini belum bisa memenuhi kebutuhan DPRD untuk tahun depan, “ kata Fuad.
Meskipun begitu, dia juga berharap ada solusi antara pemerintah daerah dengan DPRD Boltim.***
