BN, Pikiran Rakyat – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024 setelah pemilihan umum (pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Pilkada tentu membutuhkan dana yang tak sedikit karena pelaksanaannya dilakukan secara serentak se-Indonesia.
Oleh karena itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw pun mengusulkan agar anggaran atau dana Pilkada dibebankan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
“Baiknya dana pilkada di bebankan ke APBN, “ kata Steven, ketika membuka Musrenbang regional Sulawesi tahun 2023 dan Musrenbang RKPD Provinsi Sulut tahun 2024, di Hotel The Central, Kabupaten Minut, Kamis (27/4/2023) sebagaiman dilasir dari Reportase Manado.
Baca Juga: CCO Sulut Kuasai Pasar Dunia
Menurut Wagub Steven, tidak salahnya jika dana transfer daerah ditambah untuk menghadapi Pilkada tahun depan.
Pasalnya kata dia, berapa banyak yang harus di keluarkan untuk Pilkada, karena Pilkada-nya serentak.
Baca Juga: Imbauan Kemenag Sulut Bagi Calon Haji Sebelum Diberangkatkan Akhir Mei
“Luar biasa pengeluarannya. Provinsi Sulut saja pengeluarannya 400 miliar, sementara PAD kita hanya 1,3 triliun. Jadi kalau bisa dana Pilkada dikirimlah lewat APBN,” pintanya.
Baca Juga: Makin Hebat, Gubernur Sulut Buka Penerbangan Langsung Manado-Korea
Wagub mengatakan bahwa kehadiran mereka semua disini merupakan sebuah ikhtiar, semangat, harapan dan tujuan untuk mencari cara terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: 0D-SK Makin Kompak dan Harmonis Membangun Sulut
“Pak Gubernur berterima kasih atas kedatangan dan mengambil waktu menghadiri Musrenbang regional Sulawesi Tahun 2023 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2024. Semoga berjalan lancar,” ungkap Wagub Steven.
Baca Juga: Otorita IKN Siapkan Perka RDTR
Disisi lain Steven mengatakan arahan yang disampaikan oleh Dirjen dirinya sangat setujuh, tapi kata dia tidak kalah penting sustainability atau keberlanjutan dan resilient.
Baca Juga: CCO Sulut Kuasai Pasar Dunia
“Karena dengan keterbatasan fiskal yang sudah disampaikan Pak Dirjen tadi. Dan di seluruh pulau Sulawesi ini fiskalnya tidak ada yang tinggi-tinggi, yang ada menengah bahkan rendah. Untuk itu kita dituntut ulet,” kata Steven.
Ia juga meminta, kepala daerah harus duduk bersama, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Walaupun Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan jauh tetap harus bekerjasama.
Baca Juga: Imbauan Kemenag Sulut Bagi Calon Haji Sebelum Diberangkatkan Akhir Mei
Contohnya lanjut Wagub, seperti Gubernur Sulut dengan ikhtiar luar biasa membuka penerbangan langsung ke Narita Jepang dan sebentar lagi Korea Selatan.
“Nanti dibuka kembali penerbangan ke tujuh kota di China,” ujarnya.***