Network
BOLTIM NEWS – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sindir pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga menteri yang kerap menggunakan fasilitas Negara saat melakukan kampanye Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Megawati saat berorasi di hadapan ribuan orang yang hadir pada ‘Hajatan Rakyat’ di Lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).
Pada kesempatan itu, Megawati juga membawa kertas bertuliskan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Megawati mengatakan bahwa undang-undang melarang pejabat negara, mulai dari menteri hingga presiden, berkampanye menggunakan fasilitas negara.
Oleh karena itu, dia mengingatkan rakyat untuk memilih pemimpin yang mumpuni, bukan hanya melihat dari kegantengannya.
"Sebenarnya kita ini disuruh berpemilu itu kenapa? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses lima tahunan. Untuk apa? Untuk mencari pemimpin yg mumpuni," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menegaskan bahwa seorang pemimpin harus cakap memimpin bangsa, pintar, mempunyai etika, moral, dan mencintai seluruh rakyat.
"Jangan kepincut sama rupa, tetapi harus pintar, punya etika, moral, dan menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dipimpin," kata Megawati.
Di sisi lain, putri Proklamator Bung Karno itu mengingatkan seluruh rakyat Indonesia agar tidak takut diintimidasi dan berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024 untuk mencoblos pasangan calon nomor 3 Ganjar-Mahfud.
Di tengah guyuran hujan, Megawati menuturkan bahwa hujan yang turun merupakan hujan berkah dari Allah SWT.
"Ini hujan berkah, kebenaran itu pasti menang. Kalau kamu dengan penuh keyakinan kamu menusuk nomor 3, mau tidak hanya satu putaran," kata Megawati.
"Siap," jawab ribuan warga yang hadir.
Megawati mengingatkan agar warga datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk mencoblos, mengawasi jalannya penghitungan suara.
Jika terjadi kecurangan, dia meminta masyarakat tidak takut untuk melapor kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).***
