Network
BOLTIM NEWS - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan program Kampus Merdeka bukan berarti membuat kampus-kampus secara merdeka bisa menaikkan biaya atau uang kuliah tunggal (UKT).
"Kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka menaikkan ongkos," kata Anies dalam debat kelima Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Selain itu, Anies mengatakan kampus tidak bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan dana dari mahasiswanya. Hal itu menyusul fenomena soal UKT yang jadi perbincangan baru-baru ini.
"Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT, sampai harus dan malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol (pinjaman online)," katanya.
Menurut Anies, perguruan tinggi merupakan fasilitas pembentukan kelas menengah di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut, negara harus mengambil alih sumber biaya bagi mahasiswa untuk berkuliah, di samping sumber dana yang disediakan orang tua.
Dengan begitu, lanjutnya, aktivitas pendidikan hingga penelitian di perguruan tinggi disokong oleh negara, bukan dari UKT.
Anies mengatakan hal tersebut sebagai investasi karena masyarakat kelas menengah di Indonesia bisa meningkat. Selanjutnya, masyarakat kelas menengah yang sudah bekerja, bakal memberikan pajak bagi negara.
"Tapi, bukan pendapatan ketika mereka sedang bersekolah," tegas Anies.
Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan liberalisasi pendidikan harus dihentikan di Indonesia, contoh fenomena Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal dan mahasiswa diarahkan untuk menggunakan pinjaman daring.
"Hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi UKT yang benar. Kenapa Ganjar-Mahfud punya program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana? Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini," kata Ganjar menjawab pertanyaan Anies.
Ganjar mengatakan pada era seniornya ada skema Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yaitu mahasiswa mendapat kredit yang sangat murah dari pemerintah untuk membayar biaya kuliah. Mahasiswa tersebut melunasi kredit setelah lulus kuliah.
"Liberalisasi pendidikan ini harus dihentikan dan menurut saya harus juga diimplementasikan dengan proporsionalitas kepada prioritas, mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," ujar Ganjar.
Bagi kalangan tidak mampu, lanjut Ganjar, harus mendapatkan intervensi pemerintah dan perguruan tinggi juga harus bisa memberikan klaster pembiayaan yang sesuai dengan strata mereka.
"Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah, apakah itu si miskin, kelompok perempuan, ataupun penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," tutur Ganjar.***
