Baca Juga: Dorong DPSP, Presiden Jokowi Minta Candi Borobudur Dikelola Entitas Tunggal
Ia menuturkan, keterlibatan kelompok tersebut membuka lebar ruang aspirasi bagi mereka untuk mendapatkan perhatian di dalam program pembangunan dari pemerintah. Di antaranya, sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, Corporate Social Responsibility (CSR) dan filantropi.
“Seluruh usulan kita masukkan, baru proses politik ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas,” terangnya.
Baca Juga: Resmikan Tzu Chi Hospital, Jokowi Ajak Masyarakat Berobat di Dalam Negeri
Ganjar mengungkapkan, kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Misalnya di Jateng, ada program pendampingan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin dan sebagainya.
“Kami memanfaatkan, misalnya ada krenova, sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman Aparatur Sipil Negara (ASN) itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa,” jelas Ganjar.
Baca Juga: Presiden Jokowi Segera Umumkan Transisi Pandemi ke Endemi
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menyinggung Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.
“Program itu mendata, memantau, dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisnya sehat, menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi,” ucapnya.
Baca Juga: MenpanRB Dorong Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik di IKN