Network
BOLTIM NEWS - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan laporan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Juni 2024.
Dalam laporannya, Airlangga mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara-negara ekonomi terbesar dunia.
Baca Juga: Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, Bos BI: Inflasi Indonesia Terendah di Dunia
“Inflasi di bulan Mei ini 2,84 persen secara year-on-year. Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 (persen) secara year-on year, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ungkap Menko Perekonomian.
Namun, pemerintah juga perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika dibandingkan ke China. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyiapkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika.
“Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke China Pak, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA (Free Trade Agreement) Pak, jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, jadi kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” ujarnya.
Baca Juga: Tekan Inflasi di Angka 2,84 Persen, Jokowi Apresiasi Upaya Pengendalian Inflasi di Indonesia
Dijelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil. Dalam hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan, peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen, serta memastikan kelancaran distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar.
“Dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran K/L sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara, fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 (triliun),” terang Airlangga.
