Network
BOLTIM NEWS - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat tahun 2024 menjadi momentum perbaikan pelayanan kepada rakyat. Menurutnya, urusan yang menyangkut kemaslahatan rakyat tak bisa dikompromikan. Lagi pula, hakikat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, bukan personal.
Disebutkan, setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahan di dalamnya perlu melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan melalui Musrenbang. Termasuk salah satunya memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat khususnya.
Baca Juga: Buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Sukseskan Pilkada Serentak
“Sehingga sampai dengan hari ini, itu ada anggapan masyarakat kalau mereka itu sebenarnya (menganggap) Otsus (ada), tapi kita belum merasakan Otsus,” ujar Wamendagri pada awak media usai Musrenbang Provinsi Papua Barat tahun 2024 di Ballroom Meridien Hotel Aston Viu Manokwari, Papua Barat, Senin 29 April 2024.
Otsus, menurut Wempi, bukan hanya persoalan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat. Sebab, program nyata inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Pihaknya juga berharap melalui pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat pelayanan publik menjadi lebih mudah.
Baca Juga: BPSDM Kemendagri Dukung Peningkatan Kapasitas ASN melalui Diklat di DOB Papua
“Berarti (dengan Otsus) Provinsi Papua Barat ini bisa fokus memikirkan tujuh kabupaten di sekitarnya,” terangnya.
Untuk itu, ia meminta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program pemerintahan di Papua Barat harus mampu memahami tugasnya secara baik di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat.
Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Atensi Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas
