Network
BN, Pikiran Rakyat – Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menilai pemberitaan salah satu media di Sulawesi Utara (Sulut) yakni ManadoPost.id dengan judul “Ketua KPK: Proses Penyelidikan serta Pemberantasan Korupsi untuk Bupati Bolmut dan Boltim Tetap Terus Berjalan”.
Pemberitaan tersebut dianggap terlalu tendensius dan tidak berimbang, karena cenderung dipaksakan sebagai sebuah berita.
Pemda Boltim menyayangkan dampak negatif dari pemberitaan ini terhadap Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si., yang dikaitkan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Boltim yang telah terklarifikasi beberapa waktu sebelumnya.
Padahal yang sebenarnya, kunjungan Ketua KPK, Drs Firli Bahuri, M.Si, dan rombongan KPK ke Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari agenda kerja tahunan dan merupakan program rutin KPK untuk berdialog langsung dengan semua kepala daerah di Sulut.
Kegiatan ini meliputi Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara di Instansi Pemerintahan dan Wilayah Pemerintah Daerah, termasuk Pemprov Sulut.
Perlu dicatat bahwa tahun sebelumnya, acara rutin serupa, RDP, juga telah dilaksanakan di Ruang Mapalus kantor Gubernur Provinsi Sulut.
Dalam acara dengan KPK, Kamis (27/7 /2023) kemarin, materi Ketua KPK lebih banyak tentang wawasan kebangsaan dan pencegahan korupsi, dan tidak pernah menyinggung dan menyebut LHKPN, tidak seperti yang diberitakan oleh media tersebut.
"Berita yang dimuat bertepatan saat kunjungan Ketua KPK begitu dipaksakan oleh ManadoPost dengan tujuan pembunuhan karakter untuk Bupati Boltim. Berita yang dimuat begitu pendek sementara tanggapan Ketua KPK begitu normatif. Manado Post saja yang terus mengaitkan urusan LHKPN yang telah terklarifikasi. Pemberitaan ini sangat tendensius," tegas Kadis Kominfo Boltim, Mohamad Reza Mamonto, S.Kom, kepada awak media yang dikutip Boltim News jaringan Pikiran Rakyat.
Menurut Reza, pihak media seharusnya berfokus pada fakta dan menyajikan informasi secara berimbang mengenai tujuan dilaksanakannya acara RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, sesuai dengan kegiatan yang berlangsung pada hari itu.
