Network
BN, Pikiran Rakyat - Perekrutan security officer di perusahaan tambang emas PT Arafura Surya Alam (ASA) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mogondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui PT Group 4 Securicor (G4S) pada bulan Mei lalu banyak kejanggalan.
Hal tersebut diungkapkan tokoh pemuda Boltim, Asmawan Lasambu. Ia menegaskan, pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh Human Resource Development (HRD) PT ASA sangat amburadul.
Baca Juga: Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, PM Belanda Minta Maaf ke Indonesia
“Masyarakat lingkar tambang mempertanyakan penerimaan security lewat HRD PT ASA. Banyak kejanggalan yang telah dilakukan, misalnya dalam pemeriksaan berkas. Salah satu contoh, nama ijazah berbeda dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK), bersangkutan mengaku berdomisili di dusun 5 Desa Kotabunan (Panang), padahal yang bersangkutan bukan asli penduduk atau anak lingkar tambang, sementara ada beberapa anak lingkar tambang (Kotabunan-Bulawan) yang sudah mengikuti pendidikan security tetapi tidak diterima oleh perusahaan. Selain itu, anak-anak kampung juga dipermasalahkan tinggi badan, sedangkan dalam persyaratan tersebut tidak tercantum,” ujar Lasambu kepada jurnalis Boltimnews Pikiran Rakyat, Sabtu 17 Juni 2023.
Atas sikap “Pandang Enteng” terhadap anak kampung tersebut, pemuda asal Desa Kotabunan Barat ini menilai, PT ASA telah menentang kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim tentang penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional perusahaan.
Baca Juga: Resmikan Tzu Chi Hospital, Jokowi Ajak Masyarakat Berobat di Dalam Negeri
“Sepanjang ini karyawan yang bekerja di dalam perusahaan banyak yang dari luar. Di sini telah terbukti bahwa perusahaan memandang sebela mata (Pandang Enteng) anak-anak lingkar tambang,” terang Wawan sapaan akrab Lasambu.
Wawan pun berharap, anak-anak lingkar tambang bisa menikmati lapangan pekerjaan yang ada di dalam kampung. Ia juga tidak permasalahkan lahan yang telah dijual, karena itu hak prerogatif dari pemilik lahan sesuai negosiasi dengan perusahaan, seperti yang disampaikan pada demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Segera Umumkan Transisi Pandemi ke Endemi
