Network
BN, Pikiran Rakyat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, Jawa Barat, merasa kecewa dan marah atas tindakan Yana Mulyana yang merupakan kader partai terjerat dugaan suap pengadaan CCTV dan penyediaan jaringan internet Program Bandung Smart City.
Meskipun demikian, DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum kasus Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum maupun KPK. Pihak penegak hukum diminta segera membuktikan jika benar ada kasus suap melilit yang bersangkutan," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Ihsanudin, Senin (17/4/2023), sebagaimana dilansir ANTARA.
Baca Juga: Pasca OTT KPK, Rumah Dinas Wali Kota Bandung Tertutup dan Sepi
Ihsanudin pun tak menampik bahwa kasus Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terkena OTT KPK sangatlah mengecewakan.
Bahkan Partai Gerindra kata Ihsanudin, marah dan kecewa atas tindakan Yana Mulyana yang merupakan kader partai karena kasus yang menjerat Wali Kota Bandung ini bisa mencoreng citra Partai Gerindra.
"Mengapa saat Partai Gerindra elektabilitasnya naik tinggi, bahkan untuk calon presiden Pak Prabowo nomor satu dan ini tiba-tiba dari kadernya ada yang tersandung dugaan korupsi," kata Ihsanudin.
Ihsanudin mengakui OTT KPK terhadap Yana Mulyana bisa mencoreng elektabilitas partai. Apalagi Yana sempat menjadi kandidat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung.
