Network
Boltimnews, Pikiran Rakyat – Terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 atau hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan audit secara rinci terhadap penggunaan Anggaran Pendepatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulut tahun anggaran 2022.
Pemeriksaan rinci ini dilakukan oleh BPK, pasca menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari masing Bupati dan Walikota se Sulut pada Kamis 9 Maret 2023, di kantor BPK, Jalan 17 Agustus Manado.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Arief Fadillah mengatakan setelah penyerahan LKPD, selanjutnya terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 akan dilaksanakan audit terperinci oleh Auditor BPK selama 30 hari kedepan. Audit akan dilaksanakan berdasarkan apa yg disajikan dalam LKPD.
Baca Juga: Gerak Cepat Jasa Raharja Sulut Serahkan Santunan Korban Lakalantas di Jalan Trans Sulawesi
Pada penyerahan LKPD itu juga Arief Fadillah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan pemerintah daerah atas penyampianan LKPD pra audit atau Unaudited tahun anggaran 2022 secara tepat waktu.
“Ketepatan dan kepatuhan pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan laporan keuangan ini menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sonny Warokka menyampaikan dalam menghadapi proses pemeriksaan oleh BPK ini, dia berharap sekaligus meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyiapkan dokumen pendukung pemeriksaan.
“SKPD segera persiapkan semua dokumen, “ kata Sonnya.
Baca Juga: Serahkan LKPD, Bupati Boltim Apresiasi Kinerja BPK RI Perwakilan Sulut
