Network
BOLTIM NEWS – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menugaskan Fraksi PDIP DPR RI, mendesak pemerintah agar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.
“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024,” kata Puan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Puan menegaskan, tugas untuk Fraksi PDIP DPR RI itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Selain mengenai UKT, rekomendasi rakernas juga menyinggung sejumlah persoalan bangsa lainnya.
Baca Juga: Rakernas PDIP Inginkan Megawati Tetap jadi Ketua Umum Hingga 2025-2030
Termasuk di antaranya kata Puan, yakni mendorong seluruh jajaran PDIP untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” tegas Puan.
Di samping itu, Rakernas V PDIP juga mendesak pemerintah untuk melakukan upaya menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Dalam hal ini, Rakernas mendesak pemerintah pemerintah untuk
mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dan menghentikan deforestasi.
Baca Juga: Megawati Sentil Revisi UU MK dan UU Penyiaran Dalam Pidato Rakernas PDIP
Poin lainnya yang disampaikan Puan ialah rakernas mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi, guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” imbuh Ketua DPR RI itu.
***
