Waketum Gerindra: Penambahan Nomenklatur Kementerian Menjadi 40 Langkah yang Bagus

- 12 Mei 2024, 22:46 WIB
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman /Foto: Istimewa/DPR RI/

BOLTIM NEWS – Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, menganggap isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai langkah yang positif.

Menurutnya, jika tujuannya adalah untuk melibatkan lebih banyak orang, tidak ada masalah menurut pandangannya.

“Semakin banyak orang yang terlibat dalam pemerintahan, semakin baik menurut pendapatnya, “ kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024) pekan lalu.

Baca Juga: Ganjar Deklarasikan Diri sebagai Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran, Mahfud Kembali ke Kampus

Habiburokhman menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk mengelola berbagai aspek yang kompleks.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," ujarnya.

 "Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ungkap.

Dia juga menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

"Ya, itu lah kesalahan cara berpikir, tapi enggak apa-apa jadi masukan bagi kami," ucapnya.

Baca Juga: Dilirik Gerindra Maju Pilkada Jabar, Begini Jawaban Dedi Mulyadi

Wakil Ketua Komisi III DPR itu pun menekankan bahwa penentuan terkait besaran kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau. Kita serahkan kepada beliau (presiden)," tutur dia.

***

Editor: Faruk Langaru


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah