Network
BOLTIM NEWS – Mahfud MD telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada hari Rabu (31/1/2024).
Adapun pengunduran diri itu berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud MD merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.
Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung begitu mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Mundur dari Kabinet Jokowi, PDIP Sebut itu Keputusan yang Bijak dari Muhfud
Diperkirakan oleh Mahfud bahwa surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada hari Kamis (1/2/2024).
"Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden Jokowi, tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," kata Mahfud, melansir dari Antara.
Keputusan mundurnya Mahfud dari kabinet Presiden Jokowi direspons baik oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai keputusan Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam dari Kabinet Jokowi adalah hal bijak yang didasari niat baik.
"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga: Mahfud MD Mundur, Begini Tanggapan Presiden Jokowi
Ia berharap, langkah bijak ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024. Secara khusus, Hasto pun menyinggung nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga mundur," ujarnya.
Menurutnya, Mahfud tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenko Polhukam untuk berkampanye. Hal tersebut sebagai upaya membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
Baca Juga: Istana Sebut Masih Terlalu Dini Bicara Siapa Pengganti Mahfud, Itu Hak Prerogatif Presiden
"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," ucap Hasto.
"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," kata Hasto.***
