Network
BOLTIM NEWS - Pengamat kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai pejabat negara yang maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta tim suksesnya sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya untuk jaga netralitas ASN, meskipun regulasinya tidak untuk mundur.
Hermanto menjelaskan kenapa harus mundur?, hal itu untuk menghindari konflik kepentingan sekaligus potensial untuk pemanfaatan jabatan dan fasilitas jabatannya berpeluang sebagai alat kampanye,
“Jadi, sebaiknya mereka mundur saja," tegas Hermanto melansir dari Antara, Sabtu (25/11/2023) .
Sejumlah pejabat negara juga masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di antaranya Ketua Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: Gairahkan Pelaku UMKM, Prabowo-Gibran Luncurkan Program Makan Siang Gratis
Kemudian Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di antaranya ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.
Selanjutnya Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin di antaranya Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
"Para pejabat negara itu tentu akan mempengaruhi netralitas ASN dan bawahannya, sehingga sebaiknya mereka juga berani dan etikanya mengundurkan diri dari jabatannya," ucap akademisi FISIP Universitas Jember itu.
Ia menjelaskan regulasi aturan UU Pemilu dan putusan MK atas UU Pemilu memang secara tegas menjelaskan bahwa pejabat negara menteri, gubernur, wali kota, legislator tidak harus mengundurkan diri mencalonkan capres-cawapres, namun secara etika dan moral sebaiknya mundur.
