Network
Lanjut Menteri Anas menerangkan, persetujuan praja IPDN disesuaikan dengan jumlah kebutuhan jabatan fungsional di instansi pemerintah berdasarkan core business instansi.
“Saya tegaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini digelar secara transparan, objektif, serta tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada yang bisa membantu kelulusan peserta selain peserta itu sendiri,” tegasnya.***
