Rumah Jabatan Menteri di IKN Didesain Dua Lantai, Siap Dihuni Pertengahan 2024

26 Agustus 2023, 07:11 WIB
Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. /Foto: ANTARA/Aji Cakti

BN, Pikiran Rakyat – Pembangunan rumah jabatan Menteri di Ibu Kota Nusatara (IKN) Kalimanta Timur (Kaltim) sebanyak 36 unit telah mencapai 22,86 persen.

Dengan progres tersebut, diperkirakan pada pertengahan 2024 rumah jabatan itu sudah dapat dihuni dan dimanfaatkan.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN Kalimantan Timur, pada pertengahan 2024 sudah siap dihuni.

"Insya Allah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, yang dilansir dari Antara Jumat (25/8/2023).

Iwan mengatakan bahwa pembangunan rumah jabatan tersebut sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu dan hingga Agustus 2023, progres pembangunan fisik 36 unit RTJM di IKN telah mencapai 22,86 persen.

Adapun kata dia, konstruksi dan desain untuk rumah jabatan itu dibangun dengan dua lantai. Pada lantai pertama terdiri dari teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur tamu.

Sedangkan, di lantai kedua merupakan area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.

Sementara luas lahan per unit rumah tapak 1.000 meter persegi dan luas bangunan 580 meter persegi lengkap dengan meubelairnya.

“Dalam pembangunan RTJM di IKN, Kementerian PUPR juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi, “ katanya.

Lanjut dia, beberapa aspek tersebut di antaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home.

Kementerian PUPR menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen Nusantara pada desain bangunannya.

Selain itu, para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit.

Sebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.

“Pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni, “ kata dia.***

Editor: Faruk Langaru

Tags

Terkini

Terpopuler