Network
BOLTIM NEWS - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga kelapa sawit penetapan periode 22-28 Mei 2024 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Medan yang disepakati oleh tim.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi mengatakan, untuk penurunan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp1,39/Kg atau mencapai 0,05% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp 2.836,29/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan.
Baca Juga: Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya Riau hingga 28 Mei Naik, Ini Daftarnya
“Untuk harga cangkang berlaku untuk satu bulan ke depan dengan harga sebesar Rp22,52/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 91,49%, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp33,80 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp52,87 dari minggu lalu,” ujar Abdi, dikutip dari laman Mediacenter.riau.go.id, Rabu 22 Mei 2024.
Ada beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8 maka harga cpo dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp12.118,20 dan harga rata-rata kernel KPBN periode ini adalah Rp7.535,00.
Baca Juga: Jembatan Panglima Sampul di Meranti Roboh, PUPR-PKPP Riau Bergerak Cepat
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO,” terangnya.
Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.
“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan KejaksaanTinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
