Network
BN, Pikiran Rakyat – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto (SSM) akhirnya angkat bicara terkait pemeriksaan di KPK yang dilakukan Selasa (16/5/2023).
Sachrul mengatakan bahwa benar ada panggilan KPK terkait klarifikasi soal LHKPN miliknya pada periode pelaporan 2022.
Menurut Sachrul, selain pemeriksaan, KPK juga meminta sejumlah dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan PBB dan pembelian aset sebelum dan sesudah menjadi pejabat Negara.
Baca Juga: Bupati Boltim Perjuangkan Hak Rakyat Lingkar Tambang PT ASA
“Bbenar tadi saya sudah mengisi formulir dan melakukan klarifikasi, di bagian klrifikasi LHKPN, tentu pemeriksaan ini baik, sebab KPK memiliki metode sendiri dalam melakukan klarifikasi dan ini membuat kami mengerti bahwasanya pelaporan LHKPN menjadi sangat penting untuk pejabat Negara, “ ungkap Sachrul kepada wartawan.
SSM mengatakan bahwa intinya ada sejumlah aset yang sudah di hapus tapi muncul dalam pelaporan LHKPN-nya tahun 2022, hal inilah yang diperbaiki.
Baca Juga: Langkah Tegas Bupati Boltim Minta PT ASA Wajib Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
"Jadi kalau ada aset yang di jual harus di lengkapi dengan bukti jual beli, begitu juga kalau ada aset yang bertambah harus di lengkapi dokumennya serta sumber perolehannya" tambahnya lagi.
